WartaOnlien.Co. Metro Lampung
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dalam rangka menekan inflasi di daerah Kota Metro, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/09/2023).
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. memberikan beberapa arahan terkait pengendalian inflasi yang rutin dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin.
Tomsi mengungkapkan bahwa Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilakukan merupakan amanah sekaligus perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI)Joko Widodo.
Tujuannya adalah untuk memantau inflasi di seluruh daerah se-Indonesia dan segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi inflasi di daerah yang bermasalah terutama akibat kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
“Pada hari ini kita masih mengatasi berkaitan inflasi terutama beras, karena sudah tiga minggu ini merangkak naik,” ujarnya.
Tomsi Tohir Balaw juga menyebutkan, memang ada beberapa daerah di Indonesia yang angka inflasinya cukup baik, bahkan ada pula yang menduduki posisi 10 daerah teratas tingkat inflasinya.
Adapun 10 daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Indonesia saat ini yakni yaitu Provinsi Papua Barat, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur. Selanjutnya, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Utara.
Sedangkan, 10 provinsi yang angka inflasinya rendah di Indonesia yakni DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Papua, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, serta Provinsi Jambi.
“Bagi daerah yang angka inflasinya masih tinggi tolong ini menjadi perhatian. Namun bagi daerah yang angka inflasinya rendah, kami ucapkan terima kasih dalam upaya kita untuk mengendalikan inflasi ini,” ucapnya.
Irjen Kemendagri juga berharap hasil rapat hari ini bisa menjadi pedoman bagi daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Diharapkan juga ketersediaan stok pangan di daerah agar terus diperhatikan.
“Bantuan pangan beras yang merupakan program Pemerintah Pusat untuk KPM selama tiga bulan, di tahap II progresnya masih 7,9 persen atau 14.997 ton. Untuk mencapai bantuan pangan beras kepada 21.353.000 PKM, kami meminta Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan Bulog,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras hingga pekan kedua bulan September 2023 masih melanjutkan tren kenaikan yang semakin meningkat dan jumlah wilayah RI yang mengalami kenaikan harga beras juga semakin meluas.
Disebutkan, ada kecenderungan peningkatan jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga beras di pekan pertama bulan September 2023.
“Ini bisa kita lihat pada minggu kedua September ini harga beras rata-rata berkisar Rp13.221 per kg. Kecenderungan kenaikan harga beras ini terjadi di kabupaten/ kota,” katanya.
Tak hanya itu, Jumlah kabupaten/ kota yang mengalami peningkatan kenaikan harga beras lebih banyak jika dibandingkan minggu sebelumnya.
‘Pada minggu pertama kenaikan harga beras terjadi di 300 kabupaten/ kota, sementara di minggu kedua terjadi di 341 kabupaten/ kota,” paparnya.
Menurut Pudji, setelah mengalami inflasi dan memberi andil signifikan pada Agustus tahun lalu, harga beras kembali meningkat dalam 2 minggu pertama September ini.
“Ini yang perlu kita waspadai bersama bahwa kenaikan harga beras masih terus berlanjut di 2 minggu pertama bulan September 2023 ini,” kata Pudji.
Pewarta: S M
