PANGKALPINANG – Pasca angka inflasi Provinsi Bangka Belitung terendah se-Indonesia, membuat Pemerintah harus memiliki program rencana jangka panjang dan menengah untuk menentukan arah pembangunan. Hal ini pun diungkapkan anggota DPRD Bangka Belitung Aksan Visyawan, saat dikonfirmasi inflasi rendah yang kini sedang terjadi di Negeri Serumpun Sebalai.
“Saya sudah berdiskusi dengan para pemegang kebijakan, kita sepakat akan memiliki rencana jangka panjang pembangunan berbasis ekonomi atau pondasi ekonomi,” ujar Aksan Visyawan, Selasa (9/7/2024).
Aksan menilai ketergantungan Provinsi Bangka Belitung terhadap sektor pertimahan dalam beberapa kurun waktu terakhir, membuat dampak negatif yang kini baru dirasakan.
Namun meski demikian pemerintah tetap harus memfasilitasi masyarakat di sektor pertambangan, namun juga memiliki rencana pembangunan lain yang juga dapat dilakukan oleh masyarakat.
“Masyarakat mau nambang ternyata tidak ada tempat karena ilegal atau dirazia, artinya akan tunggu waktu collaps. Yang benar pemerintah itu memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa menambang, tapi ini juga tidak bisa jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menilai sektor perkebunan dan pertanian, dapat dimaksimalkan untuk jangka panjang.
Hal ini pun diungkapkan Aksan Visyawan mengingat, produk perkebunan seperti lada juga memiliki kualitas yang sangat baik dan mampu bersaing di pasaran.
“Seperti contoh lada tinggal dicari berapa targetnya, pembeli, pupuknya ini semua harus direncanakan,” katanya.
Selain itu saat dikonfirmasi terkait langkah bantuan dari pemerintah, Aksan menilai hal tersebut tak bisa terus dilakukan mengingat perekonomian yang harus terus berputar.
“Kalau jangka pendek kalau inflasi tinggi kita harus operasi pasar, tapi kita inflasi rendah atau kemampuan belinya yang rendah ini berbeda. Jadi tentu bansos kalau kita berbicara terlalu ekstrem pemerintah harus turun tangan, tapi jangka panjang tidak bisa terus-terusan. Kita harus memiliki sistem penggerak ekonomi, yang benar-benar bisa memutar perekonomian,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya Pemprov Bangka Belitung dan DPRD juga sedang membahas, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Dalam RPJPD tersebut merupakan keselarasan arah pembangunan, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Sementara itu diketahui sebelumnya, angka inflasi Bangka Belitung pada bulan Juni 2024 kembali mencetak rekor terendah, jika dibandingkan daerah lain dari seluruh Indonesia.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, inflasi Babel untuk Bulan Juni mencapai angka 1,08 persen year on year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,95.
Angka tersebut tentu menjadi perhatian, karena berada di bawah target angka inflasi nasional sebesar 2,5 persen +- 1 persen, atau antara 1,5 sampai 3,5 persen sebagai titik aman.
SUMBER BANGKAPOS.COM
