WartaOnlien.Co. Metro Lampung
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual dari Command Center Bappeda Kota Metro, Senin (14/8/2023).
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Presiden meminta kegiatan rapat koordinasi inflasi daerah dapat dilaksanakan secara konsisten serta melakukan pengecekan harga-harga barang yang ada di pasar.
Menurut Tito, inflasi nasional saat ini sudah berada di posisi yang baik yaitu 3,08 persen (y-o-y) pada bulan Juli lalu dan harus terus dikendalikan agar tidak terjadi lonjakan untuk kedepannya. Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan juga Kementerian Sosial telah melakukan gerakan pangan murah.
“Kami juga menghimbau agar daerah-daerah melihat kebutuhan harga-harga yang naik atau kekurangan, yang akan dilakukan gerakan pangan murah di tingkat daerah insiatif dari daerah masing-masing. Baik mengunakan dana-dana yang berasal dari pusat yaitu dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat pesifik untuk bidang tertentu, misalnya masalah penilaian inflasi pangan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Tito membeberkan bahwa daerah dapat mengunakan dana dekonsentrasi dalam menanggulangi inflasi. Ada 38 Provinsi yang mendapatkan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional dan ada 13 Provinsi yang belum menyelesaikan administrasi berupa surat keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Bendahara. “Daerah juga bisa mengunakan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) dengan melakukan komunikasi dengan pengacara negara Kejaksaan supaya tidak ragu-ragu. Kemudian juga bisa mengaktifkan swasta dan mengembangkan solidaritas sosial melalui Dana CSR gerakan pangan murah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera berada di Kota Gunungsitoli (1,30 persen), Pulau Jawa berada di Kota Surakarta (0,31 persen), Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan (0,53 persen), Pulau Sulawesi berada di Luwuk (0,73 persen), Pulau Bali-Nusa Tenggara berada di Kabupaten Maumere (0,65 persen), dan Pulau Maluku-Papua berada di Manokwari (1,43 persen).
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu kedua Agustus 2023 turun sekitar 1 persen dari minggu sebelumny. Dan penurunan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sedangkan jumlah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif lebih banyak,” jelasnya.
Diakhir rapat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik mengatakan , pada minggu kedua Agustus 2023 sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga, dibandingkan dengan Juli 2023 yang membuat mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan IPH.
Pewarta: S M
