PANGKALPINANG – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dialami sekitar 400 nelayan di Kota Pangkalpinang akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah menyampaikan aspirasi dan mengadu kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak Pertamina menyatakan kesiapannya untuk menambah pasokan BBM bersubsidi sebanyak 120.000 liter, yang terdiri dari Solar dan Pertalite.
Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi ratusan nelayan yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan melaut. Bahkan, akibat terbatasnya pasokan bahan bakar, sebagian nelayan disebut hampir 21 hari tidak dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa persoalan kelangkaan BBM tersebut harus segera mendapatkan penanganan serius. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan utama bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam mencari nafkah.
Menurutnya, kondisi yang dialami para nelayan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap pendapatan dan kehidupan ekonomi keluarga nelayan.
DPRD Babel pun meminta Pertamina agar komitmen penambahan pasokan sebanyak 120.000 liter tersebut dapat segera direalisasikan. Selain memastikan ketersediaan pasokan, proses pendistribusian juga harus dilakukan secara tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan.
Didit menegaskan, persoalan BBM bersubsidi bukan sekadar masalah antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Dengan adanya tambahan pasokan tersebut, diharapkan para nelayan di Pangkalpinang dapat kembali melaut secara normal sehingga aktivitas ekonomi sektor perikanan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, DPRD Babel tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan jangka pendek. Lembaga legislatif tersebut juga akan memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2027.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), agar alokasi kuota BBM bersubsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan aktivitas ekonomi daerah.
DPRD Babel berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan BBM di Bangka Belitung, mengingat wilayah kepulauan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transportasi laut dan aktivitas perikanan.
Permasalahan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi ketimpangan pasokan maupun penyalahgunaan dalam penyalurannya.
DPRD Babel menegaskan akan terus mengawal realisasi tambahan pasokan BBM tersebut serta memperjuangkan ketersediaan kuota yang memadai pada tahun mendatang.
Harapannya, tidak ada lagi nelayan yang harus menghentikan aktivitas melaut akibat kesulitan mendapatkan BBM. Dengan pasokan yang cukup dan distribusi yang tepat sasaran, sektor perikanan di Pangkalpinang diharapkan kembali bergerak dan mampu menopang perekonomian masyarakat pesisir.(haris)





