PANGKALPINANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat bersama sejumlah perwakilan rumah sakit swasta dan BPJS Kesehatan, Senin (2/11/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta kendala yang dihadapi pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim JKN oleh BPJS Kesehatan. Persoalan klaim dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kondisi keuangan rumah sakit, termasuk kelancaran operasional dan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menyampaikan bahwa diperlukan sinergi dan komunikasi yang lebih intensif antara pihak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan guna mengatasi berbagai kendala yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pelayanan JKN.
Menurutnya, rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan administratif maupun teknis yang berkaitan dengan klaim BPJS harus dicarikan solusi agar tidak berdampak terhadap pelayanan pasien.
Dalam rapat tersebut juga mengemuka usulan agar BPJS Kesehatan dapat menempatkan petugas atau personel khusus di masing-masing rumah sakit. Kehadiran petugas tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi, mempercepat komunikasi, serta memberikan kepastian terkait proses pengajuan dan penyelesaian pembayaran klaim.
Dengan adanya petugas BPJS di lingkungan rumah sakit, berbagai kendala administrasi maupun persoalan teknis diharapkan dapat segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti tanpa harus melalui proses koordinasi yang panjang.
Komisi IV DPRD Babel memandang bahwa hubungan kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan harus berjalan secara profesional, transparan, dan saling mendukung. Hal ini penting agar pelaksanaan program JKN dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain membahas persoalan klaim, evaluasi tersebut juga menjadi momentum untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan masukan dari pihak rumah sakit swasta terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Babel berencana menggelar rapat khusus dengan menghadirkan BPJS Kesehatan dan dinas terkait. Pertemuan lanjutan itu akan difokuskan untuk membahas lebih mendalam berbagai persoalan yang disampaikan rumah sakit sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan.
DPRD Babel berharap seluruh pihak dapat membangun komitmen bersama dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada persoalan administratif maupun keterlambatan penyelesaian klaim yang berujung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kualitas pelayanan kesehatan di daerah semakin meningkat, baik dari sisi fasilitas, administrasi, maupun kepastian pelayanan bagi peserta JKN.
Pada akhirnya, kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. DPRD Babel berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan sistem pelayanan kesehatan yang prima, optimal, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung.





