PANGKALPINANG – Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus digencarkan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Eddy Iskandar, bersama anggota dewan lainnya, Beliadi, menghadiri Rapat Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi (Rakor Monev) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, pada Senin (3/8/2026). Kehadiran perwakilan legislatif dalam forum ini menegaskan komitmen kuat DPRD untuk bersinergi dengan eksekutif dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi daerah.
Wakil Ketua DPRD, Eddy Iskandar, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah antara lembaga legislatif, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, kami berharap pelaksanaan program anti-korupsi di Bangka Belitung dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Eddy Iskandar usai menghadiri kegiatan.
Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai indikator kinerja program pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk evaluasi terhadap implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan transparansi anggaran. Hadir pula perwakilan dari instansi penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra strategis dalam memberikan arahan teknis dan pengawasan eksternal.
Sinergi antara DPRD dan Pemprov ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem Good Governance yang solid. Dengan adanya monitoring rutin dari kedua belah pihak, potensi celah penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini, sehingga sumber daya daerah dapat dialokasikan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Hingga akhir kegiatan, para peserta sepakat untuk meningkatkan frekuensi koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap program pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai bebas dari unsur gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
(
