Gerak Cepat DPRD Babel Perintahkan Pendataan Ulang Penerima Solar Subsidi
PANGKALPINANG – Gelombang keresahan yang melanda komunitas nelayan di Kepulauan Bangka Belitung akibat kelangkaan dan distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran akhirnya memantik respons tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa subsidi energi adalah hak mutlak nelayan kecil dan tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan pihak tertentu.(01/07/26)
Pernyataan keras tersebut disampaikan Didit dalam sebuah audiensi strategis yang melibatkan Pemerintah Daerah, PT Pertamina, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, beberapa waktu lalu. Didit menegaskan bahwa penyimpangan distribusi solar bersubsidi telah merugikan ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil laut.
“Subsidi ini bukan barang dagangan untuk dipermainkan. Ini adalah hak hidup nelayan kecil. Jika selama ini distribusinya melenceng, maka kita harus berani membenahinya dari akar masalahnya,” tegas Didit Srigusjaya.
Sebagai tindak lanjut konkret, DPRD Babel bersama instansi terkait sepakat untuk menggelar pendataan ulang penerima subsidi solar yang akan berlangsung secara serentak mulai 1 hingga 12 Juli 2026. Proses ini akan melibatkan verifikasi dan validasi (verval) yang ketat untuk memastikan hanya nelayan aktif dan berhak saja yang terdaftar dalam sistem.
Didit juga memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Ia menyatakan siap melakukan evaluasi besar-besaran pasca-pendataan. Jika ditemukan indikasi praktik curang, mafia solar, atau kolusi dalam distribusi, DPRD Babel tidak akan segan-segan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan awasi proses pendataan ini sampai tuntas. Siapa pun yang mencoba mengakali sistem demi keuntungan pribadi, akan berhadapan dengan hukum. Kami ingin keadilan dirasakan oleh seluruh nelayan di Bangka Belitung,” pungkas Didit.
Langkah tegas DPRD Babel ini mendapat sambutan positif dari berbagai kelompok nelayan, yang berharap adanya transparansi dan ketertiban baru dalam distribusi bahan bakar kebutuhan pokok mereka.(Haris)
