PANGKALPINANG – Sejumlah Masa mendatangi Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu, (18/10/2023).
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Kedatangan mereka meminta sejumlah tempat yang menjadi sarang prostitusi dan maksiat di Pangkalpinang agar ditutup.
“Tempat-tempat hiburan malam yang diduga menjual minuman beralkohol dan tempat prostitusi seperti parit 6 maupun lainnya sejenis agar ditutup,” kata Sopian, salah satu perwakilan Aliansi Umat Islam.
Menurut Sopian, upaya yang dilakukan adalah kontrol sosial agar Kota Pangkalpinang terbebas dari berbagai kemaksiatan. Adanya tempat-tempat yang terindikasi menjadi sarang prostitusi, miras dan tempat perjudian dianggap akan berdampak buruk terhadap generasi muda dan masa depan bangsa.
“Kita sama-sama menunggu apa hasil dari yang sudah dilakukan. Harapannya tentu berbagai tempat maksiat di Pangkalpinang ini bisa ditutup, ya supaya negeri ini berkah,” kata dia.
Sopian berkata apabila melalui sejumlah komunikasi dan dialog tak kunjung adanya tindakan, maka tidak menutup kemungkinan aksi akan dilakukan oleh pihaknya.
“Kita akan terus melakukan audiensi, kita akan terus melakukan dialog dan terus melakukan komunikasi, bahkan mungkin nanti sampai aksi diperlukan akan kita lakukan,” ujar Sopian.
Selain mendatangi Kantor DPRD, Aliansi Umat Islam juga berencana mendatangi eksekutif atau Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hal itu terkait dengan kewenangan dan perizinan seperti klub malam maupun tempat karoke yang diduga menjual minuman beralkohol.
“Alhamdulillah, kita tadi sama-sama melihat hasil yang positif ya dari Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, beliau sangat mendukung dan support apa yang kita lakukan. Nah, tinggal nanti tindaklanjutnya di eksekutif menyikapi ini semua,” ungkapnya.
Kehadiran Aliansi Umat Islam itu disambut langsung Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya dan Ketua Komisi I Rudi Kurniawan, Kasat Satpol-PP Pangkalpinang, PTSP dan Dinas Pariwisata Pangkalpinang.
Bangun Jaya mengaku sangat mendukung apa yang disampaikan oleh perwakilan masa yang hadir di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang. Sebagai pengawasan, ia akan mendorong sekaligus mengawal hasil audensi Aliansi Umat Islam tersebut.
“Pada prinsipnya kami mendukung untuk itu semua. Kami sebagai legislatif sifatnya pengawasan dan hanya bisa mempressure para OPD terkait untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan,” ucapnya.
