PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin meminta masukan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto dan Staf Ahli Menteri Bidang para Ekonomi Sumber Daya Alam, beserta pakar lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait kondisi Provinsi Kep. Babel sebagai provinsi kepulauan dan antisipasi perubahan iklim.
“Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan yang mungkin kondisinya tidak sama dengan provinsi lain, sehingga kami mohon bantuan dan masukannya, apa yang sepakat untuk kondisi tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan perhatian yang serius terhadap hutan Bangka Belitung, bagaimana mengelola industri kehutanan yang kondisinya sangat kompleks, dimana terdapat banyak pertambangan ilegal di dalamnya.
Hal tersebut diungkapkan Pj. Gubernur dalam sambutannya pada pembukaan acara Sosialisasi Sub Nasional _Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030_ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur, Rabu (1/3/23).
Sosialisasi ini menurut Pj Gubernur menjadi sangat penting, sehingga dirinya mengajak kawan-kawan di Bangka Belitung baik itu dari Pemprov, Pemkab, para praktisi, para industrialis, dan stakeholder lainnya agar dapat bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, menyediakan data dengan akurat agar program yang akan disusun menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Dirjen dan staf ahli menteri KLHK yang datang untuk Sosialisasi FOLU Net Sink yang merupakan program nasional. Sebagai bagian dari kegiatan itu, ia mengimbau Babel harus mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang spesifik dan disesuaikan dengan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah hutan yang luas.
“Dampaknya kalau kita tidak berpartisipasi, kemudian perubahan iklimnya memburuk, nanti sebagai provinsi kepulauan kita akan terdampak lebih dulu, misalnya pulau-pulau kita akan tenggelam, nelayan akan sulit mencari ikan karena pemutihan karang dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk melaksanakan program ini,” ungkapnya.
Sementara Dirjen Agus Julianto mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan di 22 provinsi di Indonesia.
“Pada _Indonesia’s FOLU Net Sink_ 2030 ini, kita memiliki Rencana operasional untuk tingkat nasional, dengan harapan bisa dibahas dan didetilkan untuk tingkat Provinsi Kep. Babel. Nantinya, ini akan kita bahas dengan stakeholder di Bangka Belitung, di mana rencana kerja nanti agar disiapkan,” jelasnya.
Dengan dilaksanakannya sosialisasi _Indonesia’s FOLU Net Sink_ 2030 ini, ada kesadaran kolektif dari semua stakeholder untuk bersama-sama mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
“Hal ini tentunya akan mendukung upaya global yang dilakukan bersama seluruh dunia untuk pengendalian emisi gas rumah kaca dan pengendalian perubahan iklim,” katanya.
Lebih lanjut, pada kawasan hutan, tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa di elakkan, misalnya kegiatan tambang, namun demikian dirinya menyebut kita bisa melakukan rehabilitasi atau reklamasi bekas tambang, yang jika dilakukan dengan benar, akan dapat mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Jadi, melalui sinkronisasi kegiatan-kegiatan termasuk sektor-sektor lain, maka kita berharap khususnya di Provinsi Kep. Babel ini bisa mencapai pengurangan emisi rumah kaca dan saya yakin bisa lebih cepat jika dilaksanakan secara serius,” tambahnya lagi.
“Dan perlu kesadaran serta upaya kolektif, tidak bisa satu pihak saja dan harus bersama-sama, dengan rencana kerja yang jelas dan melibatkan semua sektor,” pungkasnya.
Kegiatan Sosialisasi FOLU Net Sink di Bangka Belitung ini berlangsung hingga esok hari
Penulis : Dini
Foto : Saktio
Editor : Lulus