PANGKALPINANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin (28/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus 15, Andi, bersama anggota Pansus 15 DPRD Kota Pangkalpinang.
Pembahasan Raperda ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kota Pangkalpinang dalam melakukan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Melalui pembahasan tersebut, Pansus 15 berupaya memastikan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat berjalan lebih tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017, diharapkan regulasi pengelolaan barang milik daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini.
DPRD Kota Pangkalpinang melalui Pansus 15 berkomitmen mengawal pembahasan Raperda tersebut agar nantinya menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah demi kepentingan masyarakat(harus)
