PANGKALPINANG – Persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian, transportasi, hingga kehidupan para nelayan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung pada Selasa (27/10/2026). Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah wilayah Bangka Belitung.
Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Babel mengambil langkah dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam RDP tersebut, DPRD Babel akan mengundang Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pertemuan ini diharapkan dapat mengungkap secara jelas berbagai kendala yang menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, sekaligus mengevaluasi sistem distribusi dan pengawasan penyaluran BBM di lapangan.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Sebab, antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM telah menimbulkan keresahan masyarakat serta berpotensi menghambat roda perekonomian daerah.
Masyarakat berharap RDP yang digelar DPRD Babel benar-benar menghasilkan solusi konkret, bukan hanya sebatas pembahasan dan janji penyelesaian.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait, khususnya Pertamina dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM.
Kini publik menunggu langkah nyata dari hasil RDP tersebut. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan distribusi BBM yang tak kunjung menemukan penyelesaian.
Kebutuhan BBM adalah kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus hadir memberikan kepastian serta solusi agar masyarakat Bangka Belitung tidak terus-menerus dihadapkan pada antrean panjang dan kelangkaan BBM.(haris).
