PANGKALPINANG – Persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi perhatian serius. Kelangkaan dan panjangnya antrean di sejumlah SPBU dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, transportasi hingga kehidupan para nelayan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung pada Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM yang hingga kini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, DPRD Babel mengambil langkah dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
RDP tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum mendengarkan keluhan, tetapi mampu mengungkap secara terbuka apa yang sebenarnya menjadi penyebab sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, termasuk persoalan distribusi, pengawasan, serta kemungkinan adanya hambatan dalam penyaluran di lapangan.
Masyarakat tentunya berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret dan solusi nyata, bukan sekadar janji atau pernyataan normatif. Sebab, persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap roda perekonomian daerah.
DPRD Babel diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM benar-benar memberikan penjelasan dan komitmen penyelesaian.
Kini masyarakat menantikan hasil RDP tersebut. Jangan sampai persoalan antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM terus berulang, sementara masyarakat kecil, pengemudi transportasi, pelaku usaha, hingga nelayan harus menanggung dampaknya setiap hari.
Kebutuhan masyarakat terhadap BBM harus menjadi prioritas, dan penyelesaiannya membutuhkan tindakan nyata dari seluruh pihak terkait(haris).
