PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (26/8/2026) pukul 10.00 WIB di Ruang Paripurna Gedung DPRD. Agenda utama sidang kali ini tidak hanya membahas agenda legislasi dan anggaran rutin, tetapi juga menjadi momentum bagi legislatif daerah untuk menyuarakan urgensi penguatan kapasitas fiskal daerah.
Dalam arahannya, Didit Srigusjaya ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung secara tegas mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, khususnya timah, yang merupakan komoditas unggulan daerah. Keterlambatan penyaluran DBH dinilai telah menghambat optimalisasi pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Kapasitas fiskal daerah saat ini sangat bergantung pada realisasi hak-hak keuangan dari pusat. Kami mendesak agar DBH pertambangan segera ditransfer ke kas daerah tanpa adanya hambatan birokrasi yang berlarut-larut,” ujar Ketua DPRD dalam sambutannya.
DPRD Babel menekankan bahwa dana tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen vital untuk membiayai program-program prioritas yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat. Dua sektor yang menjadi fokus utama penggunaan dana tersebut adalah kesehatan dan pendidikan.
Di sektor kesehatan, tambahan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD dan Puskesmas, serta menjamin ketersediaan obat-obatan. Sementara di sektor pendidikan, dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu.
“Tanpa dukungan fiskal yang kuat dari realisasi DBH ini, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bangka Belitung akan sulit tercapai. Kami berharap ada respons cepat dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait,” tambah anggota dewan lainnya.
Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, dan seluruh anggota DPRD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi resmi yang akan diteruskan ke tingkat nasional sebagai bentuk advokasi legislatif daerah terhadap hak-hak keuangan daerah(haris)
