SUNGAILIAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/08/2026). Agenda ini menjadi momentum refleksi menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, S.IP., M.AP., ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Bupati Bangka Fery Insani, S.E., M.M., Wakil Bupati Syahbudin, S.IP., M.Trip., serta seluruh elemen pemerintahan daerah mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, hingga Lurah. Turut hadir pula perwakilan organisasi wanita, insan pers, dan anak-anak Paskibraka sebagai simbol generasi penerus bangsa.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Jumadi menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil dari pengorbanan darah, nyawa, dan harta benda para pejuang terdahulu. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyalakan kembali semangat juang tersebut di tengah tantangan era modern.
“Kemerdekaan yang kita nikmati hampir 81 tahun ini harus dimaknai bukan sekadar kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan yang dibarengi tanggung jawab moral dan keadilan sosial,” ujar Jumadi di hadapan ratusan undangan.
Jumadi menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi bangsa saat ini, yaitu digitalisasi dan globalisasi. Ia mengingatkan bahwa arus informasi yang deras membawa risiko disinformasi, hoaks, dan kejahatan siber (cyber crime) yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, masuknya ideologi baru akibat tipisnya batas antar negara dinilai sebagai ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan nilai-nilai luhur lokal.
Untuk menghadapi hal tersebut, Jumadi mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai “benteng” kedaulatan bangsa. Ia juga menyinggung tema nasional HUT RI ke-81, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, dengan menekankan pentingnya fokus pada kedaulatan pangan.
“Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengatur pemerintahannya secara mandiri. Saat ini, kedaulatan pangan menjadi fokus utama pembangunan nasional untuk menjamin kesejahteraan warga negara. Mari kita kontribusi sesuai profesi masing-masing demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini berlangsung dengan khidmat dan diharapkan dapat menyatukan visi antara legislatif dan eksekutif dalam mengisi kemerdekaan melalui program-program pembangunan yang berpihak pada rakyat.
