PANGKALPINANG – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pembahasan strategis bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) pada Rabu (12/8/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan strategi pembenahan tata kelola industri kelapa sawit di daerah agar lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Ketua Pansus,Pahlevi ,S.P.I Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran sektor perkebunan sawit sebagai salah satu penopang ekonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan terkait regulasi, distribusi manfaat, dan dampak lingkungan. Pansus DPRD Babel menilai bahwa diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Kemenperin RI dan anggota Pansus menyoroti tiga poin krusial: penguatan tata kelola industri, peningkatan nilai tambah produk turunan sawit, serta penciptaan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan perkebunan besar dengan masyarakat sekitar.
Anggota Pansus DPRD Babel menekankan bahwa era ketergantungan pada ekspor bahan baku mentah harus segera diakhiri. “Kami mendorong agar pengelolaan industri sawit di Bangka Belitung tidak hanya berorientasi pada produksi Crude Palm Oil (CPO) atau bahan baku semata. Kita harus bergerak agresif ke arah hilirisasi,” ujar salah satu anggota Pansus dalam keterangannya.
Melalui hilirisasi, diharapkan produk sawit lokal dapat diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Hal ini diyakini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat setempat.
Selain aspek ekonomi, pembahasan juga menyentuh aspek sosial. Pansus mendesak adanya mekanisme kemitraan yang adil agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut merasakan manfaat dari keberadaan industri sawit di wilayah mereka.
Hasil dari pembahasan ini akan dituangkan dalam rekomendasi resmi Pansus kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan akan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan industri daerah ke depannya. Kolaborasi dengan Kemenperin RI diharapkan dapat membuka akses teknologi dan insentif bagi pengembangan industri pengolahan sawit di tingkat daerah.
