PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) pada Selasa (4/8/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian publik, dengan fokus utama pada transparansi pengelolaan sumber daya alam daerah.
Salah satu poin paling signifikan yang lahir dari dialog tersebut adalah kesepakatan bersama untuk mengawal proses verifikasi terhadap barang bukti timah yang telah diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penambangan Timah Ilegal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset negara yang diselamatkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi.
Didit Srigusjaya Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung menyatakan bahwa lembaga legislatif akan berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses ini. “DPRD Babel berkomitmen penuh untuk memfasilitasi koordinasi antara seluruh pihak terkait, termasuk instansi penegak hukum, dinas teknis, dan elemen masyarakat. Kami ingin memastikan proses pengecekan dan verifikasi timah tersebut berjalan secara terbuka, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi pasca-RDP.
Keberadaan Almaster sebagai representasi masyarakat sipil dinilai penting untuk menjaga agar proses verifikasi tidak tertutup. Selama ini, isu penambangan ilegal dan penanganan hasil sitaan sering kali memicu spekulasi di tengah masyarakat. Dengan adanya pendampingan dari DPRD dan pengawasan langsung dari elemen masyarakat, diharapkan integritas data jumlah dan kualitas timah amanat dapat terjaga.
Selain isu timah, RDP juga menampung berbagai aspirasi lain terkait kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang bersih. DPRD berjanji akan meneruskan temuan-temuan dalam rapat ini kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Langkah proaktif DPRD Babel ini disambut positif oleh perwakilan Almaster. Mereka berharap komitmen ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahapan verifikasi hingga pelelangan atau penyerahan hasil timah ke kas negara.
