Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Babel Sah Jadi Perda

oleh -8 views
oleh

PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).

 

Persetujuan tersebut menandai berakhirnya proses evaluasi legislatif terhadap kinerja eksekutif dalam mengelola keuangan negara selama tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

 

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, dan para tamu undangan. Kehadiran penuh unsur pimpinan daerah menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

 

Sebelum keputusan final diambil, seluruh tujuh fraksi di DPRD Babel menyampaikan pandangan akhir mereka. Pada prinsipnya, seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi konstruktif.

 

Catatan dari para fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi krusial bagi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya perbaikan pada beberapa pos belanja agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat.

 

Dengan disahkannya Perda ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini memiliki landasan hukum yang kuat atas pelaksanaan anggaran tahun 2025, sekaligus membuka lembaran baru untuk perencanaan dan pengawasan anggaran yang lebih ketat di tahun-tahun berikutnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.