PANGKALPINANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kunci, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Babel dan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS). Rapat yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) ini bertujuan mengevaluasi kinerja serta merumuskan strategi penguatan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Himah Olivia Ketua Komisi II DPRD Kep. Babel menyatakan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa BUMD tidak hanya beroperasi secara rutin, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keuangan daerah.
“Kami ingin melihat sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan oleh Jamkrida Babel dan PT BBBS. Fokus utama kami adalah bagaimana kedua BUMD ini dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi,” ujar Dody Kusdian Ketua Komisi II dalam pembukaan rapat.
Dalam forum tersebut, jajaran manajemen Jamkrida Babel memaparkan perkembangan penyaluran jaminan kredit bagi UMKM dan koperasi di wilayah setempat. Sementara itu, direksi PT BBBS menyajikan laporan terkait pengelolaan aset dan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan sebagai ujung tombak investasi daerah.
Anggota Komisi II lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD. Mereka meminta agar kedua perusahaan daerah tersebut terus berinovasi dalam model bisnisnya agar tidak bergantung sepenuhnya pada suntikan dana dari APBD, melainkan mampu menghasilkan laba yang sehat dan berkelanjutan.
“Ekonomi daerah akan tumbuh jika sektor riil bergerak. Peran Jamkrida dalam memudahkan akses permodalan dan PT BBBS dalam pengelolaan aset strategis harus bersinergi. Kami akan mengawal ketat agar target peningkatan PAD dari sisi BUMD dapat tercapai di akhir tahun anggaran ini,” tambah salah satu anggota dewan.
Hasil dari rapat kerja ini diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan pendukung di tingkat eksekutif maupun legislatif, guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi BUMD di Kepulauan Bangka Belitung(Haris).
