Pangkalpinang — Edi Nasapta S.M , sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan kondisi Jembatan Emas Pangkalpinang yang saat ini tidak berfungsi optimal serta tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,Jum’at (13/03/26).
Dirinya meminta Pemerintah daerah segera mengambil keputusan teknis agar jembatan tersebut kembali berfungsi sebagai infrastruktur penghubung wilayah.Menurut Edi, keputusan pemerintah daerah yang tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan masih dapat dipahami dari sisi keterbatasan anggaran. Pasalnya, biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut dinilai cukup besar, sementara kondisi fiskal daerah saat ini terbatas.
Memang kita harus mengakui kemampuan anggaran daerah memang terbatas. Jika harus mengoperasikan mekanisme buka–tutup dengan biaya besar, tentu menjadi beban tersendiri bagi APBD. Dari sisi efisiensi, alasan itu masih bisa dipahami,” ujarnya.
Namun demikian, Edi menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis itu kehilangan fungsinya sebagai jembatan penghubung.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi desain dan konstruksi yang lebih rasional dari sisi teknis maupun ekonomi.Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani bersama DPRD, dinas teknis PUPR, serta balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep teknis Jembatan Emas.
“Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan desain konstruksi yang berbeda, misalnya dengan elevasi jembatan yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme buka–tutup,” kata Edi.
Ia menilai kajian teknis tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan langkah pembangunan selanjutnya.
Selain itu, Edi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan masalah infrastruktur strategis di daerah. Yang penting jembatan ini bisa diperbaiki dan kembali berfungsi,” ujarnya.
