PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, untuk segera mengeksekusi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) TBS sawit.
Hal ini pun diungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi mengenai persoalan PT Foresta Dwikarya Lestari dengan masyarakat, serta menyangkut persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit.
“Kita rekomendasi agar 600.000 Hektar lebih kebun sawit yang ada di Bangka Belitung. Segera perintahkan sesuai aturan, memfasilitasi 20 persen untuk kebun rakyat atau berikan plasma untuk rakyat 20 persen,” ujar Beliadi, Kamis (21/03/2024).
Menurut Beliadi, apabila aturan tersebut ditegakkan maka akan banyak sekali masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Beliadi juga menekankan kepada pihak eksekutif, untuk mencabut izin dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit apabila enggan mentaati aturan yang telah ditetapkan tersebut.
“Akan ada 125.000 keluarga dapat kebun plasma jika kita tegakan aturan ini. Jika perusahaannya bandel setop saja, bila perlu ancam pencabutan izin. Ini bentuk langkah konkrit kami DPRD dalam membuat terobosan ekonomi pasca timah,” tegasnya.
Namun sayangnya, pihaknya melihat belum ada gerak-gerik dari pihak eksekutif untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus TBS Sawit ini.
“Karna belum satu pun diesksekusi di tengah langkah nyata penyelamatan ekonomi masyarakat yang sudah sangat diperlukan,” ungkapnya. (Sumber Bangkapos).
